PD Bina Usaha: Cermin Buram Tata Kelola Perusahaan Daerah Aceh Utara

Gambar ilustrasi

Oleh: Sofyan, S.Sos*) 

Di banyak daerah, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi tumpuan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, realitas di Aceh Utara justru memperlihatkan gambaran sebaliknya. PD Bina Usaha, satu-satunya perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, kini menjelma menjadi simbol bagaimana lembaga publik kehilangan makna akibat buruknya tata kelola.

Alih-alih menjadi lokomotif ekonomi rakyat, PD Bina Usaha malah menjelma sebagai entitas tanpa wajah—tidak terlihat dampaknya, tak transparan pengelolaannya, dan menyisakan banyak tanda tanya: siapa yang mengendalikan perusahaan ini, dan untuk kepentingan siapa ia dijalankan?

Perusahaan yang Mati dalam Diam

Sejak lama, masyarakat Aceh Utara nyaris tak pernah mendengar kabar tentang aktivitas PD Bina Usaha. Tidak ada laporan tahunan. Tidak jelas unit usaha apa yang dimiliki. Bahkan, sebagian warga tak tahu di mana kantor pusatnya berada.

Padahal, BUMD idealnya hadir sebagai manifestasi semangat kemandirian ekonomi lokal—terlibat dalam sektor vital seperti pengelolaan aset, distribusi logistik, hingga pengembangan kawasan ekonomi. Namun kenyataan di lapangan memperlihatkan kekosongan fungsi dan arah.

Bukan Titipan Politik, Tapi Dugaan Komersialisasi Jabatan

Berbeda dari daerah lain yang terjebak dalam pola balas jasa politik, masalah utama PD Bina Usaha di Aceh Utara lebih condong pada dugaan komersialisasi jabatan. Perusahaan ini diduga kuat telah menjadi alat cari untung pribadi oleh segelintir pihak yang menjadikannya sebagai “ladang diam-diam”.

Pengelolaan keuangan tidak pernah transparan. Tidak ada audit publik. Informasi soal aset, aliran dana, hingga rekam jejak bisnis pengurus tak pernah diumumkan. Sistem operasional perusahaan pun nyaris tak terdengar. Yang tampak hanyalah bayangan konflik kepentingan dan pelanggengan kekuasaan tertutup.

Pertanyaannya wajar dan penting:

Untuk siapa sebenarnya PD Bina Usaha bekerja—untuk rakyat atau untuk elite?

Dampaknya Tak Bisa Diabaikan

BUMD yang mati suri bukan hanya simbol pemborosan kelembagaan, tetapi juga menandai pembusukan moral birokrasi. Walaupun tidak lagi disuntik dana dari APBK, PD Bina Usaha tetap mengelola sejumlah aset daerah, termasuk penyewaan lahan di depan pendopo, retribusi lainnya, dan fasilitas publik yang seharusnya bisa menopang PAD.

Namun, hingga kini, tak ada laporan bahwa hasil pengelolaan itu masuk sebagai pendapatan resmi daerah. Bahkan, menurut berbagai sumber, gaji karyawan pun bermasalah. Rakyat hanya bisa jadi penonton, sementara tanpa transparansi tentu membuka peluang praktik menyimpang: mark-up biaya operasional, manipulasi aset, hingga korupsi yang tak terpantau.

Ayah Wa, Saatnya Memilih Jalan Reformasi

Di bawah kepemimpinan Ayah Wa, publik menyaksikan perubahan gaya komunikasi. Media sosial dijadikan sarana interaksi langsung antara pemimpin dan rakyat. Tapi reformasi tidak bisa berhenti di konten TikTok atau citra digital. Dibutuhkan keberanian struktural untuk membongkar praktik masa lalu dan membangun ulang tata kelola yang akuntabel.

Ayah Wa punya peluang membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar gaya, tetapi juga punya isi. Kesempatan ini tak akan datang dua kali.

Langkah Mendesak yang Harus Diambil

1. Audit total PD Bina Usaha oleh auditor independen, dan hasilnya diumumkan ke publik.

2. Publikasi struktur organisasi dan laporan keuangan tahunan, termasuk siapa pengurusnya, apa bidang usahanya, dan bagaimana kinerjanya.

3. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan sejak berdiri: apakah masih layak dipertahankan atau justru perlu dibubarkan?

4. Penegakan hukum terhadap temuan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.

5. Transformasi kelembagaan ke arah profesionalisme dan meritokrasi.

6. Desakan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Utara untuk menyelidiki nota keuangan dan praktik pengelolaan dana di dalam perusahaan ini.

Antara Harapan dan Kegagalan

PD Bina Usaha adalah cermin buram dari cara kita mengelola aset publik. Ia bisa menjadi simbol kegagalan tata kelola masa lalu, atau sebaliknya, titik balik menuju model pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kini tinggal satu pertanyaan. Beranikah Ayah Wa membuka isi dapur PD Bina Usaha?

Atau akan dibiarkan sebagai ‘perusahaan hantu’, hidup di atas kertas, tapi mati dalam kenyataan.

Sejarah akan mencatat. Dan rakyat sedang mengamati!

*) Penulis: Sofyan, S.Sos adalah pemerhati sosial politik