Menteri Abdul Mu'ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh, Sabtu (28/6/2025), di Aula Dinas Pendidikan Aceh. (Dok Humas Pemerintah Aceh)

Banda Aceh | Acehcorner.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed, menyampaikan gagasan dan kritik tajam terhadap berbagai tantangan dunia pendidikan nasional, khususnya di Aceh, saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh, Sabtu, 28 Juni 2025 malam, di Aula Dinas Pendidikan Aceh.

Dalam sambutannya, Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menggarisbawahi pentingnya pemerataan akses pendidikan yang bermutu, tanpa memandang kondisi ekonomi, tempat tinggal, atau latar belakang sosial.

“Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tidak mendapat pendidikan hanya karena miskin atau tinggal di pelosok. Keadilan akses dan kualitas adalah dua fondasi utama yang harus diwujudkan,” ujar Mu’ti di hadapan para kepala dinas pendidikan, pimpinan organisasi pendidikan, serta para pejabat dari berbagai balai pendidikan di Aceh.

Mu’ti juga menyoroti kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, termasuk Aceh. Ia menekankan pentingnya transformasi pembelajaran dengan pendekatan mendalam (deep learning), bukan sekadar mengejar nilai. “Anak-anak kita hari ini menghadapi distraksi tinggi. Mereka butuh metode belajar yang melibatkan emosi, kebiasaan, dan kedekatan sosial,” katanya.

Menariknya, Mu’ti memperkenalkan konsep tujuh kebiasaan baik bagi pelajar, yakni: tidur tepat waktu, bangun pagi, ibadah rutin, olahraga, makan sehat, rajin belajar, dan aktif bersosialisasi. “Budaya malas gerak dan kecanduan gawai harus dilawan dengan pembiasaan hidup sehat dan aktif,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pendidikan karakter melalui peran aktif guru, termasuk guru bimbingan konseling. “Selama ini guru BK sering dimaknai sebagai ‘guru hukuman’. Padahal mereka harus menjadi pembimbing yang dekat dan menginspirasi siswa,” jelas Mu’ti.

Ia juga menyinggung penguatan kurikulum, pelatihan guru, penggunaan teknologi pembelajaran interaktif, serta program revitalisasi sekolah yang akan diluncurkan secara nasional.

“Saya yakin Aceh mampu menjadi pelopor pendidikan berbasis karakter, karena daerah ini punya akar budaya dan nilai religius yang kuat. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyusun langkah dan komitmen nyata,” pungkasnya.

Acara ini juga berlangsung interaktif, ditandai dengan sesi tanya jawab yang menggali berbagai persoalan pendidikan di Aceh. Para peserta secara langsung mengajukan pertanyaan kepada Menteri Mu’ti, yang difasilitasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A.

Seminar ini dihadiri Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP pejabat Eselon III dan IV. Turut hadir para kepala lembaga pendidikan seperti Kepala BPMP, BGTK, Balai Bahasa, serta Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Aceh. Juga hadir perwakilan legislatif dan organisasi profesi seperti Ketua Komisi VI DPRA, Ketua PGRI, IGI, KOBAR-GB, MKKS, dan MKPS dari seluruh Aceh.(Ril)