MPA Dukung KPK Tangkap Gubernur Aceh

Majelis Pemuda Aceh (MPA) melakukan konferensi pers untuk mendukung KPK tangkap Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada Rabu (23/06/2021) di Banda Aceh. (Dok. Ist) 

Banda Aceh | Acehcorner.com - Sejumlah pemuda dan mahasiswa Aceh yang tergabung dalam Majelis Pemuda Aceh (MPA) menyatakan dukungannya kepada KPK untuk menangkap Gubernur Aceh, Nova Iriansyah jika terlibat dalam kasus korupsi yang saat ini tengah diselidikan oleh badan anti rasuah itu di Aceh.

Koordinator MPA Heri Mulyandi, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (23/6/2021) mendesak KPK membongkar sejumlah skandal korupsi di Aceh, diantanya pengadaan Kapal Aceh Hebat, proyek multiyears, hingga rencana anggaran Rp250 miliar yang diberi kode khusus (appendix).

Baca juga: Mantan Kepala Bappeda Aceh Diperiksa KPK

“Jika kasus-kasus tersebut bermuara pada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, maka kami dari MPA mendukung KPK menangkapnya dan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku, termasuk siapa pun yang terlibat di dalamnya” ujar Heri.

Menurut Heri Mulyandi, tuntutan tersebut dikeluarkan pihaknya berdasarkan fakta terkait anggaran yang sangat besar yang sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dalam waktu sepuluh tahun terakhir tapi hanya dinikmati oleh segelintir orang dalam lingkar kekuasaan dan tidak menyentuh masyarakat Aceh secara umum.

“Sejak sepuluh tahun terakhir total dana Otsus Aceh yang ditransfer Pemerintah Pusat mencapai Rp.88,7 triliun, DAU Rp.19,47 triliun, PAD sebesar Rp.31,55 triliun, dan dana lainnya sebesar Rp 40,12 triliun. Namun hingga saat ini Aceh setiap tahun menjadi daerah termiskin nomor 1 di Sumatera, ini sangat memalukan!” kata Heri.

Baca juga: Mahasiswa Demo Kejari Terkait Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

Heri mengapresiasi langkah KPK dalam menyelidiki sejumlah kasus mega korupsi yang tengah dilakukan KPK saat ini di Aceh. Diantara dugaan mega korupsi tersebut adalah pengadaan Kapal Aceh Hebat dengan jumlah anggraan Rp.178 miliar, dan 14 Proyek Multiyers dengan total anggaran Rp.2,4 triliun.

“Kami harap KPK tetap mengedepankan profesionalitas dalam melakukan penyelidikan sejumlah dugaan korupsi di Aceh, jangan pernah ada negosiasi dengan pihak manapun” tutup Heri Mulyandi.

Selain itu, dalam konferensi pers tersebut MPA menyampaikan lima butir pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Mendukung sepenuhnya upaya pembongkaran dan pengusutan indikasi skandal mega korupsi di Aceh secara tuntas hingga ke akar-akarnya.

2. Mendesak KPK segera membongkar skandal pengadaan Kapal Aceh Hebat  dan 14 proyek MYC.

3. Mendesak KPK membongkar pengalokasian dana 250 M dengan kode apendiks.

4. Meminta agar KPK berkoordinasi dengan Rektor Unsyiah c/q Fakultas Kedokteran Unsyiah untuk dapat melakukan uji swab PCR secara independen dengan laboratorium Unsyiah agar hasil swab mendapat legitimasi publik bahwa jika benar Gubernur Aceh terindikasi corona.

5. Kami sangat mengharapkan agar KPK menutup rapat-rapat dan segala peluang negosiasi dengan orang nomor 1 di Aceh.