 |
| Pengamat Komunikasi Politik Unimal, Masriadi Sambo. (Foto dok Ist) |
Lhokseumawe | Acehcorner.com - Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Kabupaten Aceh Utara, Masriadi Sambo, menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan distribusi Makan Bergizi Gratis (BGN) paling masuk akal. Pasalnya, sekolah yang mengetahui detail jam belajar dan jadwal distribusi yang tepat dan efektif untuk para murid.
“Wacana melibatkan kantin sekolah itu patut direstui
Presiden. Ini menghindari monopoli bisnis oleh SPPG yang nakal. Pola ini pernah
diterapkan saat program peningkatan gizi murid SD Inpres pada masa Presiden
Suharto dan saya rasa anak-anak kelahiran 1980an merasakan dampaknya,” ujar
Masriadi, Selasa (23/6/2026).
Dia menyebutkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang
telah beroperasi dapat mengalihkan distribusi bahan pangannya pada kantin
sekolah dalam rentang waktu tertentu. sehingga SPPG juga tidak dirugikan karena
modal besar membangun dapur.
Untuk relawan dapat dialihkan lokasi tugasnya dari SPPG
menjadi relawan di kantin sekolah. “Petunjuk teknis soal ini perlu dibuat
detail, agar SPPG yang sudah ada juga tidak merugi, relawan tidak merugi, anak
sekolah menerima haknya dalam program utama Presiden Prabowo ini,” ujarnya.
Bahan Pangan Lokal
Sisi lain, sambung Masriadi, SPPG dan sekolah wajib
mempublikasikan dari mana mereka mendapatkan bahan pangan. Hal ini mengacu pada
pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto agar petani dan peternak
mendistribusikan hasil tani dan ternak mereka ke SPPG.
“Sependek yang saya tau, selama ini petani lokal sangat
sedikit yang dilibatkan sebagai distributor. Karena itu, wajib publikasi
darimana sumber bahan pangan, sehingga publik bisa melihat langsung bahwa
petani dan peternak daerah itu dilibatkan,” ujarnya.
Jika program ini dikelola dengan baik, sambung Masriadi
Sambo, maka berdampak positif pada presiden secara elektoral dan bermanfaat
pada murid sekolah.
“Terpenting siapa yang mengawasi program ini harus jelas,
melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengawas menjadi keharusan.
BGN harus buka dashboard digital untuk masyarakat melaporkan kejanggalan atau
layanan SPPG yang jelek,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan BGN mulai menata distribusi makanan
untuk sekolah. BGN membuka opsi melibatkan sekolah dalam distribusi makanan ke
depan. (Ril)
0 Komentar