Mualem ke BKN Pusat, Suarakan Nasib Tenaga Non-ASN dan Permudah Mutasi ASN
![]() |
Jakarta | Acehcorner.com — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola kepegawaian serta menyelesaikan berbagai persoalan strategis Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan dalam audiensi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN RI, Kamis (3/7/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah
Aceh, M. Nasir, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah pejabat dari
kementerian dan instansi terkait.
Dalam forum ini, Mualem menyampaikan sejumlah usulan
penting, mulai dari percepatan proses pengangkatan sekretaris daerah,
pelimpahan kewenangan pengangkatan pejabat eselon III dan IV ke Kantor Regional
XIII BKN Aceh, hingga penyederhanaan mutasi dan penugasan ASN lintas instansi.
“Kita butuh birokrasi yang lincah dan responsif. Jangan
biarkan pelayanan publik terhambat karena proses administrasi yang berbelit,”
tegas Mualem.
Ia juga menekankan perlunya regulasi yang lebih adaptif
untuk mutasi ASN suami-istri agar tidak merugikan kehidupan rumah tangga.
“Negara harus hadir untuk membantu ASN menjaga keharmonisan
keluarga, tanpa mengorbankan kinerja,” ujarnya.
Mualem turut menyampaikan keprihatinan terhadap nasib tenaga
non-ASN yang telah lama mengabdi di berbagai sektor. Ia mendorong agar calon
PPPK dari kategori R2, R3, dan R4 dapat segera diangkat, terutama di bidang
pendidikan dan kesehatan yang sangat membutuhkan.
“Jangan sampai mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi
justru tersingkir karena sistem yang tidak berpihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan agar proses penugasan antar instansi
tidak lagi memerlukan prosedur administratif yang rumit, asalkan telah ada
kesepakatan antara lembaga terkait. Hal ini sejalan dengan semangat PermenPANRB
Nomor 62 Tahun 2020.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif
Fakrulloh, menyambut baik semua masukan yang disampaikan Pemerintah Aceh. Ia
menegaskan bahwa BKN berperan sebagai pengelola sumber daya ASN secara
nasional, dengan peran strategis seperti manajer SDM dalam organisasi.
“Kami ini HRD-nya ASN Indonesia. Tugas kami bukan hanya
melindungi karier, tapi juga mendorong kompetensi, kinerja, dan integritas ASN
agar selaras dengan visi Presiden dan kepala daerah,” ujar Zudan.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap mendorong berbagai
kebijakan afirmatif yang berpihak kepada daerah, termasuk Aceh, selama sesuai
dengan regulasi nasional.
“Aceh memiliki karakteristik tersendiri. Kami mendengar,
memahami, dan siap memfasilitasi aspirasi daerah sepanjang sejalan dengan
prinsip meritokrasi dan good governance,” tambah Zudan yang mengaku memiliki
ikatan emosional dengan Aceh sejak sebelum tsunami.
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat
sinergi antara Pemerintah Aceh dan BKN dalam mewujudkan birokrasi yang
profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
(Ril)
0 Komentar