Mewah di Atas Kemiskinan! Mobil Rp 2,35 Miliar untuk Bupati Aceh Utara
![]() |
Kantor Bupati Aceh Utara. (Dok Humas Pemkab Aceh Utara) |
Lhoksukon | Acehcorner.com – Ketika ratusan ribu warga Aceh Utara hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara justru menganggarkan Rp 2,35 miliar untuk membeli mobil dinas baru bagi bupati dan wakil bupati.
Langkah ini langsung menuai kecaman keras dari kalangan
mahasiswa dan masyarakat yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk
"penindasan" terhadap rakyat kecil.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas
Malikussaleh (Unimal), Mohamad Muhaymin, menyebut keputusan ini sebagai ironi
di tengah penderitaan rakyat.
“Kebijakan ini sangat tidak peka! Rakyat sedang berjuang
memenuhi kebutuhan dasar, sementara pemimpin daerah justru sibuk menikmati
fasilitas mewah,” tegasnya.
"Berdasarkan data kemiskinan di Aceh Utara di 2024
tercatat 16,11 persen atau sekitar 104.490 jiwa. Meskipun angka tersebut turun
dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 16,64%, beberapa indikator lain
menunjukkan kondisi yang semakin memburuk,"ujarnya.
Ia juga menyebutkan indeks kedalaman kemiskinan meningkat
dari 2,16 persen pada 2023 menjadi 2,78 persen pada 2024. Hal ini mencerminkan
semakin sulitnya masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar.
Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga naik dari 0,42
persen menjadi 0,70 persen, mengindikasikan ketimpangan distribusi pengeluaran
yang semakin parah di kalangan penduduk miskin.
"Kondisi ini diperburuk dengan kenaikan kebutuhan dasar
dari Rp 454.361 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp 473.719 pada 2024.
Hal ini menunjukkan semakin mahalnya biaya hidup yang harus ditanggung oleh
masyarakat,"katanya.
Ia menyebut, dana Rp 2,35 miliar yang dihabiskan untuk mobil
dinas bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti, pengentasan
kemiskinan melalui program pelatihan kerja dan bantuan modal usaha.
Selanjutnya, perbaikan layanan dasar, seperti akses air
bersih, sanitasi, dan infrastruktur di pedesaan. Serta pemberian Bantuan
langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin yang terdampak kenaikan biaya
hidup.
Ia menilai keputusan pembelian mobil dinas itu menunjukkan
kurangnya prioritas terhadap kebutuhan rakyat. Seharusnya Pemkab Aceh Utara
memfokuskan anggaran untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, bukan untuk fasilitas mewah.
“Pemimpin yang bijak seharusnya berpikir panjang untuk
rakyatnya, bukan malah memanjakan diri dengan fasilitas mewah di tengah derita
masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pihaknya mendesak Pemkab Aceh Utara untuk
membatalkan pembelian mobil dinas dan alihkan anggaran untuk kebutuhan
prioritas masyarakat.
Serta memberikan transparansi publik atas pengambilan
kebijakan ini dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran agar sesuai
kebutuhan nyata.
“Setiap rupiah dari anggaran adalah hak rakyat. Jangan
gunakan untuk memperkaya diri sementara rakyat berjuang untuk makan
sehari-hari,” tutup Muhaymin. (DA)
0 Komentar