Rencana Ngebor di Laut Aceh, SKK Migas Sumbagut dan Pertamina Silaturahmi ke Pemangku Kepentingan di Aceh

SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pertamina Subholding Upstream Regional Sumatera Zona 1 mengadakan kunjungan kehormatan dan silaturahmi ke pemangku kepentingan di provinsi Aceh, yaitu Gubernur dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Pada Selasa (21/9). (Dok Pertamina)

Banda Aceh | Acehcorner.com - SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Pertamina Subholding Upstream Regional Sumatera Zona 1 mengadakan kunjungan kehormatan dan silaturahmi ke pemangku kepentingan di provinsi Aceh, yaitu Gubernur dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Pada Selasa (21/9), Kapolda Aceh pada Senin (20/9), dan ditutup dengan kunjungan ke Pangdam Iskandar Muda pada Rabu (22/9).

Kegiatan silaturahmi ke Pemerintah Provinsi Aceh ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, didampingi Manager Senior Humas SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison.  Sedangkan dari Pertamina, hadir dalam kegitan ini General Manager Zona 1, Ani Surakhman, didampingi Senior Manager Relations Regional 1, Yudy Nugraha, Senior Manager Production & Project Zona 1, Muzwir Wiratama, Field Manager PHE NSO, Dirasani Thaib, dan Head of Comrel & CID Zona 1, Djulianto Tasmat. Sejalan dengan protokol kesehatan yang berlaku, semua peserta yang hadir dalam kunjungan kehormatan kali ini sudah melakukan test PCR dengan hasil negatif dan selalu menerapkan protokol kesehatan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia. Keberadaan Migas di Aceh merupakan bagian penting industri hulu migas di Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir produksi KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) di wilayah Aceh cenderung turun.  Oleh karena itu, Pertamina sebagai perusahaan operator negara yang memegang Wilayah Kerja di darat atau lepas pantai offshore, terus berusaha mencari sumber cadangan-cadangan migas baru di Provinsi Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh mendukung kegiatan operasi industri hulu migas yang dilakukan oleh Pertamina di bawah pengawasan SKK Migas. “Saya dan jajaran Pemerintah Provinsi Aceh mendukung segala aktivitas kegiatan industri hulu migas yang dikelola langsung oleh Pertamina. Diharapkan pula SKK Migas dan BPMA dapat berperan menjadi katalisator dalam komunikasi bersama stakeholder dan pemangku kepentingan di daerah, sehingga pengelolaan sektor migas di Aceh dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi masyarakat Aceh dan mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi migas nasional,” ujar Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Rikky Rahmat Firdaus, menyampaikan salam perkenalan sebagai Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, SKK Migas bersama Pertamina sedang gencar untuk melakukan eksplorasi untuk menambah cadangan migas, tahun ini Pertamina akan mengebor 3 sumur baru. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan sehingga operasi industri hulu migas di Provinsi Aceh dapat berjalan dengan lancar.

“Industri hulu migas masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, oleh karena itu sangat membutuhkan kerja sama dan dukungan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, guna memastikan operasi dapat berjalan dengan aman dan lancar, sehingga ketahanan energi nasional tetap terjaga,” ungkap Rikky.

Pada kesempatan ini, General Manager Zona 1, Ani Surakhman, menyampaikan rencana pengeboran (tajak) sumur eksplorasi NSO-R2 dan NSO-S2 di Wilayah Kerja (WK) North Sumatera Offshore (NSO) yang berada di Selat Malaka, lepas pantai Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, pada akhir November 2021.

“Pengeboran sumur eksplorasi NSO-R2 dan NSO-S2 adalah upaya Pertamina untuk mendapatkan cadangan baru sehingga dapat mempertahankan operasi dan produksi di WK NSO secara berkelanjutan,” ujar Ani.

Senior Manager Relations Regional 1, Yudy Nugraha, menyampaikan berkaitan dengan rencana ini, PHE NSO bersama SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) telah melakukan program sosialisasi ke berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bupati Aceh Timur, Bupati Aceh Utara, Walikota Lhokseumawe, Walikota Langsa, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Langsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Langsa, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Langka, serta tokoh masyarakat Kab. Aceh Utara, Kab Aceh Timur, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa pada akhir Agustus lalu. (Ril)

0 Komentar

https://www.olg.link/