Pemko Lhokseumawe akan pidanakan pelanggar protokol kesehatan

Tim Satgas Covid-19 melakukan pemantauan di sejumlah tempat usaha. (Dok. Istimewa)

 Lhokseumawe, Acehcorner.com - Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes) covid-19 yang berulang kali terjaring razia.

"Dari hasil musyawarah Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Lhokseumawe kami memutuskan jika ada kegiatan usaha atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan berulang kali, maka akan diberlakukan sanksi pidana," Ujar Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, Selasa (2/6).

Menurut Suaidi Yahya, sanksi pidana yang akan diberlakukan sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ancaman pidananya maksimal satu tahun penjara dan denda Rp100 juta.

"Sanksi pidana tersebut mulai berlaku sejak 1 Juni 2021 hingga 14 hari ke depan. Pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 di Kota Lhokseumawe yang kasusnya semakin naik," kata Suaidi Yahya.

Suaidi Yahya mengatakan Pemko Lhokseumawe secara terus menerus telah mengimbau masyarakat agar taat dalam penerapan protokol kesehatan. Apalagi setelah Idul Fitri, kasus covid-19 terus meningkat di Kota Lhokseumawe.

"Tim covid-19 Pemko Lhokseumawe juga akan menindak tegas terhadap warung kopi, kafe, swalayan, dan tempat keramaian lainnya jika tidak menghentikan operasional pada pukul 22.00 WIB," kata Suaidi Yahya.

Wali Kota mengatakan penindakan tersebut dilakukan dalam rangka menegakkan instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur Aceh, peraturan wali kota dan edaran Wali Kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Selain itu, Suaidi Yahya juga menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajibkan memakai masker dan lambang Korpri jika sedang duduk di warung kopi atau kafe serta di hari kerja wajib menggunakan pakaian dinas.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto mengatakan sosialisasi protokol kesehatan sudah dilakukan selama satu tahun lebih. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.

"Sekarang bukan lagi saatnya sosialisasi tapi harus kita jalankan tindakan tegas. Semua payung hukum yang mengatur protokol kesehatan sudah ada dan jelas diatur," kata AKBP Eko Hartanto.

AKBP Eko Hartanto meminta dukungan dari Wali Kota Lhokseumawe dan unsur Forkompinda serta seluruh elemen masyarakat bahu membahu melawan pandemi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Kami mohon dukungan dan kesadaran semua pihak karena keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu kerja sama semua pihak dalam hal pencegahan covid-19 ini sangat penting” tutup AKBP Eko Hartanto.